Tinjau OTT, Fahri Hamzah Kritik Keras Jokowi

Jakarta - Pimpinan DPR mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang meninjau operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, langkah Jokowi sebagai kepala negara yang mendatangi langsung kasus OTT yang nilainya hanya belasan juta tidak pantas.

"Kalau sekedar sensasi mendatangi tempat ada uang belasan juta yang dipungut ini tuh titik sampah di tengah masyarakat kita banyak," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/10).

Fahri menegaskan, OTT yang nilainya hanya belasan juta itu bukan ranah Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya membuat gebrakan dengan membuat sebuah Undang-Undang (UU) larangan soal Pungli.

"Apa itu jadi urusan Presiden? Ngga gitu caranya. Tapi kalau presiden mau menunjukkan momentum ini untuk bicara satu massage besar dari sekedar ngomong stop stop bukan begitu. Presiden ngga boleh ngomong stop stop. Itu anjuran moral, Anda bukan pemimpin di wilayah moral itu," tegas Fahri.

"Anda pemimpin politik, Anda punya hak memaksa Anda punya hak membuat UU, mobilisasi anggaran, aparatur negara sipil militer. Tak cukup mengatakan stop tapi ada satu komprehensif strategi untuk mengatasi itu dari akar sampai gejalanya," tandasnya.

KEYWORD :

Presiden Jokowi Pungli Pungutan Liar Kementerian Perhubungan Kemenhub Jurnas.com

Tinggalkan FC Nantes, Kelly Gago Resmi Gabung Everton

Operasi Lilin 2024, Polri Terjunkan 141.605 Personel Gabungan

Negosiasi Kontrak Alot, Juventus Bakal Lepas Vlahovic

KPK Selisik Aliran Dana Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan