![Ditenggarai ada 37 instansi di Jateng yang berpotensi terjadi pungli](https://www.jurnas.com/images/images/view/db6d268dd2283a22fde5ee176622f3a0.jpg)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (gemadesa.com)
Jakarta - Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo tak menampik masih banyak titik rawan terjadinya pungutan liar (pungli) di wilayah kekuasaannya.
Bahkan, banyak oknum PNS di lingkungan pemprov, pemkab, maupun pemkot di wilayah Jateng yang rutin menarik pungli saat melayani masyarakat.
"Mereka itu dikasih setoran rutin. Itu yang menjadi persoalannya," ungkap Ganjar Pranowo di Kementerian Hukum dan HAM, jakarta, Jumat (14/10).
Usulan Harris Meningkatkan Tarif Pajak Bakal Mempengaruhi Saham Kebutuhan Pokok, hingga Tenaga Surya
Ditenggarai ada 37 instansi di Jateng yang berpotensi terjadi pungli. Sayangnya, Ganjar tak merinci secara spesifik instansi-instansi tersebut.
"SKPD semua harus punya Twitter. Kalau masyarakat lapor saya 1 x 24 jam dia tidak respon ya dia urusannya sama saya," ungkap dia.
Meski demikian, Ganjar mengklaim terus melakukan pembedahan. Pembenahan itu salah satunya dengan memanfaatkkan kecanggihan teknologi. Bahkan, dalam proses itu, dirinya tak segan memecat anak buahnya yang kedapatan melakukan praktik kotor tersebut.
"Jadi tolong dong pak Menpan RB permudah kami untuk mencopot orang. Masa orang sudah salah masih diberhentikan dengan hormat. Ngga dong. Sudah jelas-jelas dia menjadi calo masa diberhentikan dengan hormat. tidak fair. Maka kalo mau dirubah atau mau revolusi harus seperti itu. Kalau tidak ya kaya gini-gini aja. Jadi mereka merasa dipecat dengan hormat dan dapat pensiun, tidak asik," tandas Ganjar.
Ganjar Pranowo Gubernur Jateng PNS Pungli