Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar
Jakarta, Jurnas.com - Perusahaan BUMN yang menangani pangan harus terintegrasi dengan baik. Tujuannya, untuk menekan impor dan produk dalam negeri bisa dimaksimalkan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar, saat Kunker spesifik bersama Kementerian BUMN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan Bulog, di Karawang, Kamis (28/1).
Menurutnya, pemerintah melalui kementerian BUMN butuh penanganan pangan secara terintegrasi disemua BUMN agar bisa terkontrol dengan baik.
“Walaupun kita tahu RNI akan menjadi holding pangan, karena banyak BUMN yang menangani maka harus terintegrasi dengan baik,” kata Marwan.
Kata Marwan, jika perusahaan BUMN bidang pangan dapat terintegrasi dengan baik, maka secara otomatis akan mengurangi impor. Menurutnya, impor menjadi pilihan terakhir ketika produk dalam negeri benar-benar tidak ada.
“Sekali lagi kita ini tidak anti impor, sepanjang produk dalam negeri masih ada maka impor harus ditekan. Lebih baik kita menggunakan produk dan komoditi dalam negeri,” terang politikus PKB itu.
Lantas, mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mencontohkan impor gula. Dimana, jika BUMN dapat memfasilitasi pabrik gula, maka dapat menekan impor gula.
“Petani kita juga survive. Salah satu solusinya adalah misalnya perhutani masih banyak lahan, ya kerjasama dengan perhutani. Sehingga lahan atau tanah untuk tebu itu tidak berkurang, ini kan harus regulasi yang dibatasi,” jelasnya.
Misalnya, lanjut Marwan, pembuatan program food estate di Kalimantan dapat dimanfaatkan dengan menanam sebagian tebu.
“Tanpa mengurangi tanam singkong di Kalimantan itu, bisa tidak di sana itu dibuat tanam tebu. Saya kira itu menjadi solusi,” tuturnya.
Untuk itu, Marwan menyarankan, agar pemerintah memiliki roadmap lintas BUMN bidang pangan yang serius. Mengingat, Presiden Jokowi sendiri telah mengingatkan untuk mengantisipasi soal krisis pangan.
“Food and Agriculture Organization (FAO) juga sudah mengingatkan soal krisis pangan. Indonesia punya keberpihakan pada komitmen yang kuat pada kemandirian pangan. Termasuk juga untuk memperkuat disektor UMKM di bidang pangan harus difasilitasi oleh BUMN,” tegasnya.
KEYWORD :Komisi VI DPR Marwan Jafar BUMN Pangan
