Amnesty International
Jakarta, Jurnas.com - Investigasi terbaru oleh Amnesty Internasional menuding bahwa Prancis terus memasok senjata yang digunakan oleh pasukan keamanan di Lebanon selama demonstrasi anti-pemerintah.
Dilansir Middleeast, Jumat (29/01), Amnesty International menemukan berbagai amunisi Prancis dari tabung gas air mata, semprotan merica hingga peluncur granat, peluru karet, dan kendaraan lapis baja yang digunakan untuk mentransfer pasukan yang dikerahkan untuk menekan protes massal antara 2015 dan 2020.
Peralatan tersebut digunakan dalam jumlah besar terutama pada saat protes besar-besaran yang meletus di seluruh kota dan desa dari Oktober 2019 dan berlanjut hingga Agustus 2020 melawan ketidakefisienan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga, tingginya pengangguran, dan korupsi.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Beirut dua kali, tiba dua hari setelah ledakan besar amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman menghancurkan kota pada bulan Agustus, yang menyebabkan 190 orang tewas dan 6.000 terluka dan kemudian pada bulan September untuk secara pribadi menghormati artis legendaris Fairouz dengan Legiun Kehormatan, kehormatan tertinggi diberikan kepada warga sipil di Prancis.
Macron menyelenggarakan konferensi internasional untuk mengumpulkan dana guna mendukung Beirut dan mengeluarkan ultimatum enam minggu kepada politisi Lebanon untuk melakukan reformasi dan perubahan politik atau menghadapi sanksi.
Amnesty melihat sebagian besar kerusuhan itu menjadi tanggung jawab pemerintah Prancis terhadap Lebanon berdasarkan pernyataan Macron.
"Pihak berwenang Lebanon memikul tanggung jawab utama atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan mereka. Namun, Prancis, sebagai pemasok utama berbagai peralatan penegakan hukum, berkontribusi pada kekerasan ini melalui transfer senjata," kata laporan itu.
Amnesti telah menuntut pemerintah Prancis untuk memberi tahu pasukan keamanan Lebanon agar mematuhi standar internasional yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.
Ia juga mendesak Paris untuk melakukan penilaian risiko yang ketat dan menghentikan ekspor peralatan yang kemungkinan akan digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia.
KEYWORD :Amnesty Internasional Pemerintah Prancis Penjualan Senjata Wilayah Lebanon
