Massa Ikatan Dokter Indonesia serukan tolak program DLP./foto:gepenk
Jakarta - Ratusan massa dari profesi dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memperingati Hari Dokter Nasional dengan melakukan unjuk rasa, Senin (24/10). Hari Dokter yang jatuh pada hari ini diperingati serentak seluruh doker di Indonesia menyuarakan tuntutan penolakan program Dokter Layanan Primer (DLP).
Ribuan doker sejak pukul sebelas berkumpul di Tugu Proklamasi. Mereka lalu longmarch menuju Istana Negara Jalan Merdeka Utara. Sepanjang jalan mereka menyerukan penolakannya terhadap program pemerintah DLP yang menurut para dokter adalah pemborosan. Namun, pemerintah beranggapan program DLP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter. Alasan tersebut tak mudah diterima para dokter.
"Program itu justru menghambat mahasiswa kedokteran untuk segera mengabdi pada masyarakat. Jika dihitung, dengan DLP maka untuk bisa mengabdi di Puskesmas saja mahasiswa musti sekolah sepuluh tahun. Yaitu 6 tahun strata 1 (S1), 1 tahun program intership, dan 3 tahun program DLP," tutur dr. Mariya Mubarika, bagian Advokasi dan Hubungan Legislasi Ikatan Dokter Indonesia
Menurut Mariya, yang menjadi masalah di Indonesia saat ini adalah sistem dan proses pendidikan kedokteran yang belum maksimal. Misalnya saja, tambah Mariya, pendirian fakultas kedokteran yang belum mengikuti ketentuan, biaya pendidikan tinggi sehingga sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah, dan dukungan tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan di banyak fakultas di bawah standar terbaik.
Saat ini UU No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter terdapat pasal dokter layanan primer (DLP) yang di tolak dokter Indonesia sedang dalam usaha revisi di Dewan Perwakikan Rakyat RI.
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG membeberkan fakta di bidang pelayanan sistem kesehatan yang perlu dikritisi adalah kebijakan program Jaminan Nasional yang dijalankan BPJS Kesehatan belum harmonis antara pembiayaan dan pengawasan.
"Dukungan sarana dan prasarana masih minim, terutama fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dukungan pembiayaan kesehatan yang masih di bawah standar profesi, dan pembebanan pajak alat kesehatan sangat tinggi," jelas Ilham Oetama, yang menurutnya menyebabkan beban biaya di fasilitas kesehatan tinggi.
Melihat keadaan seperti tersebut, dengan tegas IDI menuntut revisi UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, khususnya tentang program DLP. Para dokter juga akan mleanjutkan aksi dengan merencanakan mogok nasional dan mogok pelayanan.[]
KEYWORD :jurnas hari dokter massa dokter demonstrasi dokter tolak program dlp dokter layanan primer mog
