Kasus Dahlan, Aparat Hukum Diminta Bebas Intervensi

Jakarta - Aparat penegak hukum diminta adil, transparan, independen tanpa kepentingan apapun, termasuk kepentingan penguasa dalam menangani perkara yang menyeret mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan, aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa dalam menjalankan tugasnya harus memisahkan fungsi sebagai pengemban amanat eksekutif maupun sebagai aparat penegak hukum.

"Ketika mengambil porsi aparat penegak hukum mereka harus melepaskan baju-baju kekuasaan. Baju-baju dimana mereka membebaskan diri dari intervensi pihak manapun termasuk dari eksekutif," kata Didik, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/10).

Hal itu menanggapi, pernyataan Dahlan Iskan, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ia memang sedang diincar oleh penguasa. Namun saat itu Dahlan tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan penguasa tersebut.

Menurutnya, siapapun juga di dalam konteks memimpin negara ini harus menjunjung tinggi hukum dan memperlakukan hukum sesuai norma dan prinsip yang berlaku.

"Penegakkan hukum harus digantungkan pada kepentingan hukum sendiri dan keadilan. Penegakkan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih transparan independen tanpa kepentingan apapun, termasuk kepentingan kekuasaan," tandasnya.

KEYWORD :

Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jurnas.com

Dibidik Liverpool, Robinson Ingin Tinggalkan Fulham

KPK Usut Korupsi PT Pembangunan Perumahan, 2 Orang Tersangka

Tinggalkan FC Nantes, Kelly Gago Resmi Gabung Everton

Operasi Lilin 2024, Polri Terjunkan 141.605 Personel Gabungan

Kuasa Hukum Tamron Ungkap Fakta Baru Dugaan Korupssi Tata Niaga Timah

Alasan Wanita Tertarik Pria Gondrong

Menjaga Kulit Wajah Tetap Sehat Selama Musim Panas

Trik Menangkan Hati Gebetan