Gedung KPK (Istimewa)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditenggarai bermanuver lantaran tak menindaklanjuti dugaan peruntukan suap PT Brantas Abipraya (Persero).
Padahal, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyebut pihak penerima suap pejabat PT Brantas adalah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Tomo Sitepu.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai ada yang janggal mengenai hal tersebut. Dia melihat gelagat yang tidak baik dari internal lembaga antirasuah.
Onana Bakal Pindah ke Rumah Lama Paul Pogba
"Saya melihat KPK sangat janggal, dan sangat aneh ketika terlalu cepat menyimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan pada level penerima suap," kata Donal Fariz saat dikonfirmasi, Sabtu (29/10).
Donal menilai janggal lantaran pihak KPK menyebut kalau suap dua pejabat PT Brantas, Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno tidak diketahui siapa penerimanya.
Donal juga menilai tak masuk akal lantaran KPK dengan mudahnya menyerah untuk mencari bukti keterlibatan Sudung dan Tomo. Sebab itu, ditenggarai ada `sesuatu` yang menyelimuti KPK, hingga kemudian memutuskan penghentian kasus PT Brantas.
"Secara akal sehat suap terjadi ketika adanya persetujuan antara pemberi suap dan penerima suap. Tidak mungkin terjadi jika hanya ada pemberi saja. Maka ketika tidak ada penerima suap yang diproses oleh KPK, hampir dapat dipastikan ada persoalan di KPK," pungkas Donal.
Chelsea Kembali Coret Sterling untuk Laga UECL
Hal itu disampaikan Donal sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan terkait kasus suap itu. Basaria menyebut pihaknya tak melanjutkan proses penyidikan kasus suap PT Brantas.
Penghentian itu dilakukan lantaran pihak KPK tidak menemukan bukti keterlibatan Sudung dan Tomo dalam kasus tersebut.
"Ekspos penyidik menyatakan tidak, tidak dilanjut lagi. Penyidik tidak menemukan dua alat bukti untuk penerimaan itu," ujar Basaria Panjaitan.
KEYWORD :KPK ICW Suap PT Brantas
