Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. (Foto: Dok. Humas DPD RI)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal banyaknya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum diperbarui atau tidak jelas.
Sultan berharap, program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN se-Indonesia.
"Semoga program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi kedepan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang nyatanya ASNnya fiktif,” ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (24/5).
MPR di Posisi Runner Up dari 17 Lembaga Negara Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian JPT 2023
Selain itu, Sultan meminta agar pembayaran dari pemerintah selama ini kepada ASN fiktif dapat ditelusuri dan diaudit.
"Perlu ditelusuri dan dan diaudit kemana uang pembayaran gaji sebanyak 97.000 ASN misterius dan tidak ada orangnya tersebut. Dan perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tidak diperbaharui atau mungkin ada unsur-unsur lainnya yang bersifat kesengajaan oknum tertentu. Maka selanjutnya mesti dipastikan secara transparan agar tidak menjadi tanda tanya bagi publik,” tegas Sultan.
Adapun BKN pun meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.
Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri akan dimulai pada Juli-Desember 2021. Verifikasi akhir akan dilakukan oleh BKN dengan menyiapkan dokumennya dalam periode Agustus-Desember.
Sultan juga meminta agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN tersebut. Jika tidak tersampaikan secara masif, maka data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen dari data yang ada.
"Persoalan data memang menjadi salah satu momok utama dalam pemerintahan kita. Dan masalah ini sangat memiliki urgensi untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, maka sudah bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar,” demikian Sultan Najamudin.
KEYWORD :Warta DPD Pimpinan DPD RI Sultan B Najamudin PDM ASN
