Gula. (Photo: Freepik/jcomp)
Hanoi, Jurnas.com - Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam mengenakan pungutan anti-dumping sebesar 47,64 persen pada beberapa produk gula dari Thailand selama lima tahun untuk menggantikan pajak sementara yang diperkenalkan pada Februari.
Keputusan pada Rabu (16/6) itu muncul setelah kementerian tersebut menyelesaikan penyelidikan antidumping yang dimulai September lalu atas nama industri dalam negeri.
Penyelidikan menunjukkan bahwa pengiriman gula bersubsidi dari Thailand melonjak 330,4 persen menjadi 1,3 juta ton pada 2020 dan impor itu merusak industri gula dalam negeri, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
Sesekali Bentrok soal Batas Laut Cina Selatan, Tiongkok-Vietnam Menandatangani 14 Kesepakatan
Sebelumnya kementerian perindustrian memberlakukan pungutan sementara sebesar 33,88 persen untuk gula Thailand pada Februari.
Wakil Menteri Perdagangan Thailand, Sansern Samalapa mengatakan kepada Reuters, kedutaan besar negara itu di Vietnam pada awalnya akan menanggapi dengan mengajukan keberatan dan meminta Vietnam membuka penyelidikan lain untuk meninjau kembali tindakan tersebut tahun depan.
Pendatang Baru Paetongtarn Terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand, Hadapi Tantangan Berat
"Kami akan meminta Vietnam untuk meninjau ini lagi tahun depan dan membuka penyelidikan baru ... untuk mengkonfirmasi bahwa kami tidak membuang di pasar dan meminta mereka untuk mengurangi pajak," kata Sansern.
Vietnam menghapus bea masuk atas impor gula dari negara-negara Asia Tenggara pada 2020, sesuai dengan komitmen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN.
Namun, ketentuan memungkinkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengenakan bea masuk untuk melindungi hak dan kepentingan industri dalam negeri mereka dari perilaku anti-persaingan.
Ke depan, Vietnam akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau dampak tindakan anti-dumping, kata Kementerian Perindustrian Vietnam. (Reuters)
KEYWORD :Vietnam Thailand Gula
