webinar dengan judul Separatism and Terrorism in Papua yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, Sabtu (19/06).
Jakarta, Jurnas.com - Pemerhati intelijen dan keamanan nasional Stepi Anriani menilai konflik di Papua dilakukan oleh kelompok gerakan Papua merdeka yang berpolitik. Mereka beranggapan bahwa orang Papua bukan orang Melayu dan dari orang kulit hitam.
"Self determination menjadi alasan bagi kelompok Papua merdeka yang politik. Kami bukan melayu dan dari kulit hitam. Padahal Presiden Soekarno mengkritik Ernas, bahwa bangsa di sini adalah punya kesamaan bersama," kata Stepi Anriani dalam webinar dengan judul Separatism and Terrorism in Papua yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, Sabtu (19/06).
Menurut dia, Papua bagian dari NKRI. Secara hukum internasional tidak ada masalah. Ditambah lagi para diplomat muda Indonesia di sidang PBB menujukan bahwa pemerintah mempertahankan Papua karena memiliki hukum yang kuat.
"Saya bangga dengan diplomat muda. Setiap sidang umum PBB. Menyiapkan menconter soal isu negara. Dari 27 tinggal satu negara yang ingin Papua Merdeka, " kata dia.
Ia menambahkan, bukti kuat Papua bagian dari Indonesia dari New York Agreement pada tanggal 15 -8 1962. Di mana tertulis dan legal kedaulatan Papua berada dalam NKRI. "Resolusi PBB no. 2504 . Mengacu Papua menjadi bagian dari NKRI," ucap dia.
Dalam hal ini juga pemerintah sudah semaksimal mungkin mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI. Bahkan sejak presiden Soekarno, kata dia, pemerintah sudah memberikan perhatian luar biasa.
"Pemerintah kita sudah luar biasa dari presiden Soekarno, bagaimana mengerakkan jiwa Nasionalisme. Di mana dia bilang Indonesia belum bisa Merdeka kalau Papua masih menjadi bangian Belanda. Kita harus rebut. Pak Harto juga memperhatikan Papua, membuka pembangunan sosial politik dan lain -lain. Pak Habibie diterima beberapa tokoh, bu Mega membuat Otonomi khusus, Gus Dur dengan pendekatan dialog bersama tokoh Papua, hingga Joko Widodo dengan pendekatan politik," kata dia.
Menurut dia, selama ini pemerintah sudah fokus membangun Papua. Namun kata dia, perhatian ini tinggal implementasi agar lebih baik lagi.
KEYWORD :Pengamat Intelijen Wilayah Papua Hukum Internasional
