Nason Utty, Anggota DPR Provinsi Papua, Komisi bidang Pendidikan
Jakarta, Jurnas.com - DPR Provinsi Papua mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merevisi hasil seleksi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2021 khusus di wilayah Papua.
DPR Papua menilai alokasi kelulusan yang diberikan untuk anak-anak Papua tidak menjawab kebutuhan riil di Papua saat ini.
"Kami melihat hasil ADik 2021 ini untuk anak-anak Papua sangat mengecewakan, karena tidak menjawab kebutuhan tenaga sumber daya manusia yang memang dibutuhkan oleh kami di Papua saat ini," ungkap Anggota DPR Provinsi Papua Nason Utty dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).
Abaikan Riset Pembunuh Dokter
Nason yang duduk di Komisi Bidang Pendidikan DPR Papua mengingatkan, Papua hari ini kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter dan ahli obat-obatan atau farmasi.
"Sedangkan hasil ADik ini sama sekali tidak ada yang lulus dokter atau farmasi. Malah jurusan lain yang sebenarnya bisa kami handle sendiri di Papua. Ini artinya pemerintah pusat tidak paham kebutuhan di Papua," lanjut dia.
Nason pun menegaskan saat ini kebutuhan dokter, farmasi, dan bidang kesehatan lainnya sangat mendesak di Papua. Kebutuhan ini diharapakan bisa diakomodir lewat program ADik di Kemendikbud Ristek.
"Masalah kesehatan di Papua selama ini terkendala karena kurangnya sumber daya manusia di bidang ini," tukasnya.
Menurut Nason, pemerintah pusat sebenarnya paham ini, namun sangat disayangkan kenapa hal ini tidak diakomodir dalam kebijakan ADik.
"Ini heran Sekali. Makanya kami dari DPR Provinsi Papua meminta pada Kepala Pusat Pembiayaan pendidikan di Kemdikbud Ristek agar merevisi keputusannya. Karena jika tidak maka hasil seleksi ADik ini sekali tidak membawa manfaat apa-apa buat Papua," tegasnya.
Nason melanjutkan bukan hanya tenaga dokter, Papua hari ini juga membutuhkan sumber daya manusia di bidang teknik, sosiologi, dan antropologi.
"Ini adalah jurusan yang relevan buat kami di Papua. Kami pasti butuh tenaga teknik, dan kami juga butuh SDM di bidang sosiologi dan antropologi karena membantu melihat masalah Papua secara lebih baik, karena mengakar dengan kondisi masyarakat Papua itu sendiri. Tapi itu pun tidak diakomodir dalam ADik ini," tukasnya.
Nason tidak ingin hasil seleksi ADik ini hanya merupakan program asal jadi tanpa punya visi dan misi yang jelas. Padahal bicara Afirmasi padaintinya keberpihakan pada kebutuhan dan kondisi.
"Tapi hasilnya kali ini sama sekali tidak mencerminkan itu. Jadi sekali lagi kami meminta agar keputusan ini bisa segera direvisi. Jika tidak maka bukan saja mubazir, tapi juga sama saja dengan mengabaikan situasi dan kondisi kami di Papua," pungkas Nason Utty, DPR Provinsi Papua.
KEYWORD :DPR Papua Nason Utty dokter Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi
