Sabtu, 21/12/2024 20:26 WIB

Pertamina Harus Turun Tangan Bantu Atasi Kelangkaan Oksigen di Masyarakat

Pemerintah diminta memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit. Pemerintah perlu mengusahakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama. 

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah diminta memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit. Pemerintah perlu mengusahakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama. 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, hal itu penting agar peristiwa wafatnya 36 pasien Covid-19 di rumah sakit tidak terulang. 

"PKS mendesak Pertamina melalui anak cabang maupun cucu perusahaan yang berkompeten dalam niaga gas untuk membantu kelangkaan gas oksigen tersebut," tegasnya kepada wartawan, Senin (5/7).

Mulyanto menambahkan, dalam kondisi seperti sekarang selayaknya Pertamina pro aktif dan sigap membantu masyarakat yang menderita karena kekurangan pasokan gas oksigen tersebut. Ini penting agar masyarakat jangan hanya disuguhkan berita-berita negatif tentang Pertamina.

"Sekarang ini yang beredar dan viral adalah berita dimanjanya para pejabat Pertamina dengan berbagai fasilitas super mewah. Misalnya berita tentang limit kartu kredit supergrup di Pertamina yang mencapai Rp 420 milyar. Sebelumnya heboh, bahwa limit kartu kredit Komisaris Utama Pertamina sebesar Rp 30 milyar,” terangnya.

Politisi PKS ini menegaskan, kinerja Pertamina sendiri terkesan buram. Pertama adalah maraknya kasus kebakaran kilang migas. 

“Dalam waktu yang relatif dekat terjadi dua kebakaran kilang migas, yakni kebakaran kilang di Balongan pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian menyusul kebakaran kilang di Cilacap pada tanggal 11 Juni 2021. Kebakaran kilang dengan jarak waktu kurang dari tiga bulan ini mencerminkan Pertamina tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus kebakaran yang ada dan terkesan menganggap remeh masalah tersebut," papar Mulyanto. 

Mulyanto juga menyoroti laba Pertamina yang kian merosot. Tahun 2020 laba Pertamina turun dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya. Padahal pada saat harga minyak dunia anjlok, harga bbm dalam negeri tidak diturunkan Pemerintah.  

Selanjutnya Mulyanto menyayangkan Pertamina dicoret dari list tujuan investasi potensial dari lembaga pemeringkat investasi di New York. 

PT Pertamina kini berada di dalam dalam daftar pantauan untuk dihapus dari indeks JPMorgan ESG EMBI.  Indeks ini dibuat perusahaan jasa keuangan dan bank investasi multinasional untuk perusahaan global terkait investasi yang bertanggungjawab secara sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik (good governance).

Penurunan skor Pertamina antara lain karena kebakaran kilang di Jawa Barat yang memaksa evakuasi hampir 1.000 orang. Selain juga terkait soal penyelesaian tumpahan minyak.

"Dan terakhir terkait dengan kinerja impor dan defisit transaksi berjalan sektor migas, yang mau atau tidak terkait dengan kinerja Pertamina. Data BPS memperlihatkan, bahwa sejak tahun 2021 terjadi lonjakan impor dan melebarnya defisit transaksi berjalan sektor migas,” urai Mulyanto.  

Pada bulan Mei 2021 terjadi lonjakan impor migas menjadi sebesar USD 2.06 milyar.  Atau bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020 (y-on-y) meningkat sebesar 212 persen. Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas di bulan Mei 2021 sebesar USD 1.12 milyar.  Atau meningkat sebesar 1020 persen (y-on-y). 

“Ini angka yang fantastis. Meroket lebih dari sepuluh kali lipat. Artinya diperkirakan kembali terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sektor migas pada tahun 2021. Padahal Dirut Pertamina optimis tahun 2030 kita berhenti impor migas," tandas Mulyanto. 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VII DPR Pertamina Oksigen Covid-19 PKS Mulyanto




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :