Demo anti pemerintah di Bangkok, Thailand (Foto: Reuters)
Bangkok, Jurnas.com - Aparat kepolisian menahan setidaknya 11 pemimpin gerakan anti pemerintah di Thailand. Pihak berwenang juga mengerahkan ratusan polisi jelang demonstrasi yang melibatkan konvoi mobil pada Selasa (10/8) di pusat kota Bangkok.
Dikutip dari Reuters, polisi memperingatkan bahwa semua pertemuan publik saat ini ilegal di bawah darurat COVID-19.
"Setiap pertemuan atau protes yang berisiko menyebarkan penyakit itu ilegal menurut undang-undang darurat," Piya Tavichai, wakil kepala polisi Bangkok, mengatakan kepada wartawan.
Pendatang Baru Paetongtarn Terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand, Hadapi Tantangan Berat
Gelombang unjuk rasa yang dipimpin pemuda Thailand memprotes penanganan pandemi Covid-19 Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha di negara Gajah Putih.
Ini merupakan demonstrasi terbaru, setelah tahun lalu berhasil menarik ratusan ribu orang, sebelum tindakan keras pihak berwenang menyudahi aksi tersebut.
Para pengunjuk rasa juga telah melanggar tabu tradisional dengan menuntut reformasi monarki, mempertaruhkan penuntutan di bawah undang-undang lese majeste yang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik raja, ratu, pewaris dan bupati dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.
Akhir pekan lalu, lebih dari seribu pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand bentrok dengan polisi.
Sejumlah pemimpin demo yang sempat menghabiskan waktu di penjara karena demonstrasi sebelumnya dan dibebaskan dengan jaminan, telah kembali ke tahanan dalam beberapa hari terakhir.
Panupong "Mike Rayong" Jadnok dan Jatupat "Pai" Boonpattararaksa menyerah kepada polisi, setelah permintaan jaminan mereka ditolak atas tuduhan baru terkait protes.
Pemimpin protes lainnya, Parit "Penguin" Chiwarak, syarat jaminan sebelumnya dicabut dan juga diserahkan kepada polisi, sementara pengacara hak asasi manusia Arnon Nampa menyerahkan dirinya atas tuduhan terkait protes baru termasuk lese majeste untuk pidato yang dia buat selama protes pada 3 Agustus 2021.
"Belum ada putusan dalam semua kasus ini, jadi berdasarkan hukum mereka semua masih tidak bersalah dan karena itu berhak untuk jaminan," ujar pengacara Krisadang Nutcharat.
KEYWORD :Demo Anti Pemerintah Thailand Bangkok Bentrokan
