Presiden China Xi Jinping (Foto: Doknet)
Beijing, Jurnas.com - China menyusun undang-undang baru tentang keamanan nasional, inovasi teknologi, monopoli dan pendidikan, serta di bidang-bidang yang melibatkan orang asing.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah mengekang raksasa teknologi dengan aturan anti-monopoli atau keamanan data serta menekan perusahaan bimbingan belajar, di tengah meningkatnya kontrol terhadap ekonomi dan masyarakat.
Dikutip dari Reuters pada Kamis (12/8), pihak berwenang menggunakan undang-undang saat menanggapi sanksi asing untuk pertama kalinya bulan lalu, untuk memberi sanksi kepada mantan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.
Sesekali Bentrok soal Batas Laut Cina Selatan, Tiongkok-Vietnam Menandatangani 14 Kesepakatan
Undang-undang Keamanan Nasional juga telah diterapkan di wilayah khusus Hong Kong tahun lalu, menggunakan sarana hukum untuk melindungi kepentingan di luar perbatasan daratan.
Presiden Xi Jinping membuat "aturan pemerintahan hukum" jelang pemilihan presiden di mana dia berambisi naik untuk masa jabatan ketiga tahun depan.
Partai Komunis China dan pemerintah menegaskan bahwa "pemerintahan hukum" harus mengikuti kepemimpinan partai, dalam cetak biru untuk lima tahun hingga 2025.
Selanjutnya, pemerintah juga akan mengembangkan undang-undang yang konsisten dengan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, keuangan internet, kecerdasan buatan, data besar, komputasi awan, serta respons terhadap keadaan darurat.
"Undang-undang yang lebih baik untuk bidang-bidang termasuk pendidikan, ras dan agama dan biosekuriti juga ada di kartu," demikian bunyi dokumen yang diperoleh Reuters.
"Peraturan yang berhubungan dengan makanan dan obat-obatan, sumber daya alam, produksi keamanan industri, tata kelola perkotaan, transportasi, akan ditegakkan secara ketat," lanjut dokumen tersebut.
KEYWORD :China UU Keamanan Regulasi Antimonopoli Rancangan Undang-undang
