Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengingatkan agar penilaian terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dilakukan secara objektif dan berimbang.
Dia menilai, kajian terhadap pejabat publik tidak seharusnya hanya berorientasi mencari kelemahan pemerintah.
Pernyataan Dedi tersebut merespons perbedaan hasil penilaian antara IPO dan Center of Economic and Law Studies (Celios) terhadap kinerja Bahlil.
Menurutnya, perbedaan hasil penelitian merupakan hal yang wajar, terutama jika lembaga yang melakukan kajian menggunakan metodologi berbeda.
Karena itu, publik perlu memahami metode penelitian sebelum menjadikan hasil kajian sebagai tolok ukur kinerja seorang pejabat.
Dedi menjelaskan, IPO menggunakan metode pengambilan sampel secara acak dan proporsional. Sementara Celios menerapkan sampling purposif, yakni menentukan responden berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu dari peneliti.
”Perbedaan dengan Celios sangat mungkin karena metodologi yang digunakan juga berbeda. IPO menggunakan pengambilan sampel secara acak dan proporsional, sementara Celios menggunakan sampling purposif. Purposif itu artinya sampel ditentukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan peneliti,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10).
Dia juga menyoroti keterlibatan Kabinet Bayangan dalam kajian Celios. Menurutnya, latar belakang dan orientasi pihak-pihak yang terlibat perlu menjadi pertimbangan dalam membaca hasil penelitian agar tidak langsung dianggap mewakili keseluruhan pandangan masyarakat.
“Tentu jika tujuannya kritik, bisa dipastikan hanya melihat sisi buruk,” tegasnya.
Sebagai pembanding, Dedi memaparkan hasil survei IPO yang mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahlil mencapai 31,1 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memperoleh 4,5 persen dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri sebesar 2 persen.
Bagi Dedi, hasil tersebut memperlihatkan bahwa penilaian publik terhadap Bahlil tidak bisa disimpulkan hanya dari satu hasil kajian. Indikator, komposisi responden, hingga teknik pengumpulan data harus ikut diperhatikan.
Di luar persoalan survei, Dedi turut memberikan penilaian terhadap sikap Bahlil dalam menyikapi dinamika hubungan Indonesia dengan Singapura.
Dia memandang sikap Menteri ESDM tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia.
“Apa yang ditunjukkan Bahlil adalah sikap nasionalis, demi kedaulatan. Soal diplomasi persuasi yang diabaikan dapat dimaklumi jika Singapura lebih dahulu reaktif dan provokatif,” katanya.
Dedi menegaskan, evaluasi terhadap kinerja menteri semestinya tidak hanya berisi kritik, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan dan langkah yang diambil dalam memperjuangkan kepentingan negara.
Dengan hasil survei IPO yang menempatkan Bahlil pada posisi teratas dalam tingkat kepuasan menteri bidang ekonomi, dia meminta penilaian terhadap kinerja Menteri ESDM tersebut dilakukan secara lebih komprehensif dan tidak berat sebelah.
