Seoul, Jurnas.com - Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan Jepang menegaskan kembali komitmen bersama mengawal denuklirisasi Korea Utara (Korut). Langkah penghentian program nuklir Korut diambil saat Pyongyang terus menolak wacana perlucutan senjata di tengah menguatnya spekulasi potensi dialog bilateral dengan Washington.
Spekulasi mengenai kemungkinan perjumpaan antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kian memanas menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC bulan depan di China. Trump dilaporkan telah berulang kali menyampaikan ajakan terbuka kepada pihak Pyongyang untuk membuka kembali meja perundingan nuklir.
Pernyataan bersama tersebut disepakati oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, serta Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Pertemuan trilateral ini berlangsung pada Jumat di sela-sela agenda perundingan Kelompok 20 (G20) di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, dikutip dari CNA.
Departemen Luar Negeri AS menyebutkan bahwa ketiga menteri berikrar untuk mengawal penegakan resolusi Dewan Keamanan PBB secara penuh. Ketentuan tersebut mencakup larangan keras terhadap segala bentuk kegiatan yang menyokong pendanaan program nuklir maupun rudal balistik milik Korea Utara.
Kendati terus dihantam sanksi ekonomi PBB yang telah berlangsung lama, Korut tetap memperkokoh statusnya sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam undang-undang nasional mereka. Rezim Pyongyang secara tegas menyatakan persenjataan atomnya bersifat permanen dan tidak dapat ditawar lagi.
Pendekatan Trump dan Opsi Kontroversial Lee Jae Myung
Di sisi lain, Presiden Donald Trump dilaporkan mengambil pendekatan melunak dengan mengurangi skala latihan militer bersama sekutunya, Korea Selatan. Trump bahkan sempat menyebut Korea Utara sudah bertindak sebagai "semacam kekuatan nuklir" dan menyatakan terbuka 100 persen untuk bertemu Kim Jong Un. Namun, ajakan tersebut hingga kini belum mendapat respons resmi dari Pyongyang.
Sejumlah analis dan intelijen Korea Selatan menduga Kim Jong Un telah mendiskusikan posisi tawar Pyongyang bersama Beijing saat melakukan kunjungan ke Dandong, kota perbatasan China.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung sempat mengusulkan agar Washington mempertimbangkan opsi pembekuan program nuklir ketimbang eliminasi total sebagai kompensasi pelonggaran sanksi. Akan tetapi, gagasan tersebut menuai kritik dari banyak pihak karena dinilai berisiko mengakui status nuklir Korea Utara secara implisit.
Pyongyang juga merilis kecaman keras terhadap pernyataan bersama negara-negara pemantau sanksi. Dikatakan, tekanan internasional tidak akan pernah bisa menggoyahkan posisi mereka sebagai negara pemilik senjata nuklir yang sah.
