Jakarta, Jurnas.com - Iran mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengecam tawaran Amerika Serikat (AS) yang menjanjikan hadiah hingga 20 juta dolar AS atau sekitar Rp330 miliar bagi siapa pun yang memberikan informasi mengenai program nuklir Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan, tawaran tersebut berpotensi mendorong kegiatan mata-mata, mengancam keselamatan ilmuwan nuklir, serta membahayakan fasilitas dan personel yang terlibat dalam program nuklir negaranya.
Desakan itu disampaikan Araghchi melalui surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Keamanan PBB, dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi pada Selasa. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan Araghchi menyebut pengumuman AS tersebut sebagai tindakan yang "menjijikkan" dan meminta kecaman tegas dari lembaga internasional.
Tawaran tersebut diumumkan melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS dan kemudian dibagikan kembali oleh Komando Pusat AS (CENTCOM). Program itu menawarkan imbalan hingga 20 juta dolar AS serta kemungkinan relokasi bagi pihak yang memberikan informasi mengenai fasilitas nuklir, peralatan, ilmuwan, dan personel Iran.
Araghchi menuduh Washington mendorong aktivitas spionase terhadap program nuklir Iran. Menurut dia, inisiatif tersebut dapat membuat ilmuwan dan tenaga teknis Iran menghadapi ancaman pembunuhan, sabotase, serta berbagai risiko keamanan lainnya.
Ia juga menyoroti potensi dampak tawaran AS terhadap sistem pengawasan nuklir internasional. Araghchi menilai pencarian informasi rahasia mengenai fasilitas nuklir yang berada di bawah pengawasan IAEA menimbulkan pertanyaan serius mengenai kredibilitas dan integritas mekanisme pemantauan badan tersebut.
Menurut Araghchi, kewajiban pengamanan nuklir melalui mekanisme safeguards tidak dapat dijalankan secara normal apabila fasilitas, personel, dan informasi sensitif terus berada dalam ancaman serangan maupun sabotase.
Dalam suratnya, Araghchi turut mengingatkan bahwa Pasal IV Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) mengakui hak setiap negara untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi nuklir bagi tujuan damai.
Karena itu, ia meminta Dewan Keamanan PBB membahas potensi dampak tawaran AS terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta meminta Washington mempertanggungjawabkan tindakan yang dinilainya melanggar hukum.
Araghchi juga meminta Rafael Grossi memastikan informasi rahasia yang diperoleh melalui inspeksi IAEA tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan intelijen. Ia mendesak persoalan tersebut dibawa ke hadapan Dewan Gubernur IAEA.
Program Rewards for Justice merupakan inisiatif Departemen Luar Negeri AS yang memberikan imbalan finansial bagi informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional Amerika. Dalam suratnya, Araghchi menyoroti pengumuman terbaru program tersebut yang menawarkan hadiah hingga 20 juta dolar AS untuk informasi mengenai program nuklir Iran.
Perselisihan ini berlangsung di tengah ketegangan setelah serangan militer AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari. Meski sejumlah upaya diplomatik telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, Washington dan Teheran masih berselisih mengenai aktivitas nuklir Iran, pelonggaran sanksi, serta persyaratan untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. (*)
Sumber: Anadolu
