Jakarta, Jurnas.com - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat internal Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto mengatakan, seluruh 110 anggota fraksinya menyetujui langkah politik tersebut.
“Karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” kata Utut usai rapat.
Utut menjelaskan, pengajuan HMP tersebut mengacu pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.
Setelah memperoleh persetujuan seluruh anggota fraksi, PDIP selanjutnya akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Pimpinan DPR RI agar diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski demikian, Utut mengingatkan agar dinamika politik terkait persoalan Gibran tidak mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia menekankan pentingnya menjaga persaudaraan serta memastikan seluruh proses berjalan secara damai.
“Kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah menyatakan menghormati dinamika politik yang berkembang di parlemen. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan, langkah DPR dalam menyikapi persoalan ijazah Gibran merupakan bagian dari proses politik yang harus dihormati bersama.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
