Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Bangladesh secara resmi menyambut baik putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine utara. Bangladesh berharap vonis pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut dapat mendorong percepatan proses pemulangan para pengungsi Rohingya ke tanah air mereka.
Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh, Shama Obaid Islam, menyuarakan optimisme pemerintahnya saat memberikan keterangan resmi dalam konferensi pers di Dhaka. Ia menyebut vonis ICJ tersebut sebagai "hari bersejarah" serta langkah yang "sangat positif" bagi penegakan keadilan internasional.
Desakan Pemulangan Bermartabat dan Peran Tentara Arakan
Dalam keterangannya, Shama Obaid Islam menegaskan bahwa pemerintah Myanmar serta pihak Tentara Arakan harus mematuhi keputusan hukum internasional tersebut dan segera membuka jalan bagi proses repatriasi.
"Kami berharap pemerintah Myanmar, serta Tentara Arakan, menyadari bahwa masyarakat Rohingya ingin kembali ke negara mereka sendiri dengan bermartabat. Kami mengharapkan mereka menghormati putusan hari ini dan, dengan demikian, memulai proses pemulangan," tegas Shama Obaid Islam dalam konferensi pers di Dhaka.
Lebih lanjut, Obaid menjelaskan bahwa vonis pengadilan internasional tersebut telah membuka fakta terang mengenai upaya penghancuran etnis Rohingya secara sistematis di wilayah Rakhine.
"Putusan ini menyoroti tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh komunitas Rohingya di negara bagian Rakhine," ujarnya.
Atas dasar itu, pihak Bangladesh mendesak komunitas internasional untuk turut aktif memberikan tekanan diplomatik kepada pemerintah Myanmar serta Tentara Arakan agar proses pemulangan warga Rohingya dapat segera direalisasikan.
Kewaspadaan Keamanan dan Apresiasi untuk Gambia
Merespons pengumuman vonis ICJ tersebut, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Kelly Currie, sempat menyampaikan kekhawatiran terkait potensi munculnya gelombang kekerasan baru di lapangan. Menanggapi kekhawatiran itu, Shama Obaid Islam memastikan bahwa pihak pemerintah Bangladesh tetap berada dalam tingkat kewaspadaan penuh.
Selain itu, Bangladesh menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Gambia yang telah mengambil langkah hukum berani di tingkat global untuk melawan tindakan genosida dan ketidakadilan yang dialami etnis Rohingya.
Beban 1,3 Juta Pengungsi dan Rekam Jejak Putusan ICJ
Keputusan majelis hakim ICJ yang ditetapkan melalui pemungutan suara dengan hasil 9-6 tersebut menandai pertama kalinya dalam sejarah pengadilan tertinggi PBB menyatakan sebuah negara bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan genosida. Vonis tersebut didasarkan atas rangkaian operasi militer tentara Myanmar yang menyasar warga Rohingya pada tahun 2017.
Saat ini, Bangladesh tercatat menampung sekitar 1,3 juta warga Rohingya yang bermukim di kompleks pengungsian kawasan pesisir Cox's Bazar, wilayah tenggara Bangladesh. Sebagian besar dari mereka terpaksa melarikan diri dari tanah kelahiran mereka menyusul pecahnya operasi penumpasan oleh militer Myanmar pada Agustus 2017.




















