News

KPK Cecar Sestama BNPB Terkait Mekanisme Penunjukan Langsung Proyek DSP

KPK mendalami keterangan Sestama BNPB Rustian terkait mekanisme penunjukan langsung proyek DSP, yang diduga diwarnai konflik kepentingan, pembagian proyek.
Foto: Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan.

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu didalami penyidik saat memeriksa Sekretaris Utama atau Sestama BNPB, Rustian, pada Kamis, 19 November 2026.

Pendalaman meliputi proses penunjukan langsung hingga dugaan pembagian proyek kepada sejumlah vendor tertentu. Pendalaman itu lantaran Rustian juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB.

"Artinya yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.

"Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB? Siapa yang menunjuk? Siapa yang melakukan plotting, pembagian dan sebagainya?" sambungnya.

Dia mengatakan penggunaan DSP untuk pengadaan barang dan jasa di BNPB tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, melainkan dengan penunjukan langsung.

KPK ingin memastikan dasar pelaksanaan penunjukan langsung tersebut, termasuk pihak yang mengambil keputusan dan proses penentuan penyedia barang maupun jasa.

"Nah, penunjukan langsung ini basisnya seperti apa yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja dan sebagainya. Itu semuanya didalami pengetahuan dari saudara RUS selaku KPA," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, sebagai saksi dalam kasus ini pada pekan lalu. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Selain Suharyanto, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat BNPB, di antaranya seorang deputi dan koordinator keprotokolan.

Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, KPK mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP, termasuk proses penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia atau vendor. Penyidik menduga terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek tersebut.

Salah satu modus yang tengah diusut adalah penggunaan perusahaan pinjam bendera. Perusahaan yang ditunjuk diduga tidak mengerjakan proyek secara langsung. Pelaksanaan pekerjaan justru dilakukan oleh perusahaan lain yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan, adik Suharyanto.

Penyidik juga mendalami dugaan adanya komitmen pemberian fee kepada pejabat BNPB dari perusahaan yang memperoleh proyek. Selain itu, KPK mengusut dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan barang dan jasa.

Tak hanya itu, penyidik turut menelusuri peruntukan dan penggunaan uang yang dikelola oleh tersangka Bima Setiawan dan Richard Erlangga.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Tiga nama tersebut merupakan bagian dari lima tersangka yang telah ditetapkan KPK. Dua tersangka lainnya yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan. Keduanya berasal dari pihak swasta. Gery diketahui menjabat sebagai Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS).

DSP merupakan dana cadangan yang dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat bencana. Anggaran tersebut telah masuk dalam struktur anggaran BNPB dan seharusnya digunakan untuk mendukung penanganan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir di Sumatera.

Meski pencairannya dapat dilakukan secara fleksibel untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat, penggunaan DSP tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP justru diwarnai konflik kepentingan dan praktik suap. Sejumlah perusahaan penyedia diduga memiliki keterkaitan dengan Bima Setiawan.

Nilai pengadaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp148 miliar dalam kurun waktu 2024-2026.

KPK juga menduga dana hasil pengadaan tersebut mengalir untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham melalui perusahaan yang diduga terlibat dalam transaksi tersebut.

Selain itu, penyidik menemukan indikasi adanya permintaan fee kepada perusahaan penyedia sebagai imbalan untuk mendapatkan paket pengadaan. KPK turut mengusut dugaan pemberian uang dan aset kepada sejumlah pejabat BNPB.

Terkini

Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Jum'at, 20/Nov/2026 13:52 WIB
OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
Jum'at, 20/Nov/2026 12:16 WIB