Jakarta, Jurnas.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nasir Djamil, menyatakan dukungannya agar Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Langkah legislasi ini dinilai mendesak untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur.
Dukungan tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI dengan agenda Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 yang membahas usulan RUU dari Komisi I hingga XIII serta fraksi-fraksi.
Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.
Nasir mengungkapkan bahwa sebagai salah satu mantan anggota Panitia Kerja (Panja) sekaligus tim perumus UU SPPA pada periode sebelumnya, ia merasa bertanggung jawab untuk mencermati efektivitas aturan tersebut saat ini.
Menurutnya, dinamika kejahatan yang melibatkan anak-anak dalam beberapa waktu terakhir telah mengalami pergeseran yang sangat mengkhawatirkan.
"Memang belakangan ini kejahatan terhadap atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak ini sudah sangat luar biasa, bahkan melebihi seperti orang dewasa," ujar Politisi Fraksi PKS itu.
Legislator asal dapil Aceh II tersebut menjelaskan, urgensi pembaruan aturan ini juga didasari oleh banyaknya aspirasi dan keluhan dari para aparat penegak hukum yang ditemui saat DPR melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Perangkat hukum yang berlaku saat ini dinilai belum mampu menjawab kompleksitas modus kejahatan yang dilakukan anak pada masa sekarang.
"Kunjungan kerja kami ke beberapa instansi penegak hukum, mereka mengeluhkan karena sistem peradilan pidana anak ini tidak menjawab kejahatan yang dilakukan anak-anak sekarang," tegasnya.
Terakhir, Nasir mengingatkan bahwa pada awal pembentukannya, UU SPPA memang dirancang dengan semangat menempatkan anak sebagai korban sehingga berorientasi agar anak tidak dihukum dan mendapatkan perlakuan peradilan khusus.
Namun, melihat fakta di lapangan hari ini, ia mendorong agar evaluasi dan perbaikan regulasi segera dilakukan dalam Prolegnas 2027 demi menjaga masa depan generasi anak



















