Ketua DPP PKB, Daniel Johan. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai agar wacana pilkada lewat DPRD perlu dikaji secara objektif. Wacana tersebut bahkan dinilai sebagai upaya agar demokrasi semakin efektif.
Pernyataan Daniel merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terkait penolakan mayoritas responden terhadap usulan Pilkada melalui DPRD.
"Usulan melalui DPRD merupakan upaya agar demokrasi semakin efektif membawa kesejahteraan rakyat, dan mekanisme ini merupakan bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan terbuka," kata anggota DPR RI ini kepada wartawan, Jakarta, Kamis (8/1).
Menurutnya, salah satu aspek penting yang dapat diperkuat dalam skema pilkada melalui DPRD ialah pelaksanaan uji publik calon kepala daerah secara terbuka dan partisipatif.
Daniel mengatakan dengan mekanisme tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon.
"Dengan begitu, suara publik tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik," ujarnya.
Selain itu, Politikus PKB ini mengatakan pilkada lewat DPRD dapat menjadi salah satu opsi menekan biaya politik yang mahal. Dia mengatakan tingginya biaya politik kerap menjadi persoalan dalam demokrasi elektoral.
"PKB berpandangan bahwa diskursus ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam, dengan melibatkan publik secara luas, agar mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, menghadirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat," katanya.
"Dulu setiap gubernur yang dipilih merupakan para bupati dan wali kota terbaik yang ada saat itu, sehingga benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar popularitas, dan kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali," timpal dia.
LSI Denny JA sebelumnya merilis hasil survei terkait usulan pilkada melalui DPRD. Dalam survei ini disebutkan mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, yang paling keras menolak adalah Gen Z.
Responden diberi pertanyaan `Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD`. Hasilnya 66,1 persen menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali.
Rinciannya, kurang setuju/tidak setuju sama sekali memperoleh 66,1 persen responden. Lalu, sangat setuju/cukup setuju sebesar 28,6 persen, dan tidak tahu/tidak 5,3 persen.
"Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD," kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IV Politikus PKB Daniel Johan Pilkada melalui DPRD survei LSI
