Jakarta, Jurnas.com - Iran menegaskan belum memiliki rencana untuk menggelar perundingan langsung dengan pejabat Amerika Serikat (AS), meskipun komunikasi dari Wakil Presiden JD Vance telah diterima dan dibahas di tingkat tinggi pemerintahan Teheran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pesan yang dikirim Vance kepada pejabat senior keamanan Iran, Mohsen Rezaei, telah ditelaah secara cermat. Namun, pembahasan tersebut belum berarti kedua negara akan segera duduk bersama untuk berunding.
Araghchi menegaskan kabar mengenai rencana pertemuan dengan pejabat AS tidak benar. Menurutnya, Iran belum melihat kebutuhan untuk mengadakan pembicaraan langsung dalam situasi saat ini.
"Kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk bertemu dengan pihak Amerika saat ini. Persyaratan kami sudah jelas, dan para mediator masih melanjutkan konsultasi terkait hal tersebut," ujar Araghchi dalam wawancara dengan Al Jazeera, Sabtu (31/10/2026).
Meski menutup kemungkinan pertemuan langsung dalam waktu dekat, Araghchi menyebut upaya Washington membuka jalur komunikasi sebagai langkah positif. Ia mengingatkan, pesan tersebut tidak boleh digunakan untuk memicu perpecahan di Iran.
Upaya komunikasi itu muncul setelah The Wall Street Journal, mengutip pejabat AS, melaporkan bahwa Vance mengirim pesan kepada Rezaei atas arahan Presiden Donald Trump untuk menghidupkan kembali perundingan damai.
Namun, Trump membantah laporan tersebut. Ia menyatakan peran Vance berkaitan dengan upaya menyediakan pasokan medis yang dibutuhkan Iran, bukan untuk memulai kembali pembicaraan perdamaian.
Di tengah belum adanya rencana pertemuan langsung, upaya diplomasi antara Washington dan Teheran tetap berlangsung melalui perantara Qatar dan Pakistan.
Araghchi menyampaikan bahwa seorang pejabat dari timnya telah berada di Qatar untuk melanjutkan konsultasi. Langkah itu dilakukan setelah mediator Qatar mengunjungi Teheran guna mendorong dimulainya kembali proses negosiasi.
Pembahasan melalui jalur tidak langsung tersebut mencakup sejumlah persoalan utama, mulai dari program nuklir Iran, pencabutan sanksi, hingga keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Araghchi mengatakan keputusan untuk menggelar perundingan langsung atau tidak langsung dengan AS akan bergantung pada pemenuhan persyaratan yang diajukan Iran. Dengan demikian, komunikasi diplomatik masih terbuka melalui mediator, meskipun pertemuan langsung belum dijadwalkan.
Salah satu persoalan yang belum terselesaikan adalah pengaturan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan antara Iran dan AS.
Washington dan Teheran sebelumnya menandatangani nota kesepahaman mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz pada 18 Juni 2026. Namun, pelaksanaannya terhambat akibat perbedaan pandangan mengenai pengaturan keamanan di kawasan tersebut.
Selain persoalan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan sanksi ekonomi AS juga menjadi agenda yang perlu dibahas dalam upaya mencapai kesepahaman.
Ketegangan kedua negara meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Teheran kemudian membalas dengan menyerang Israel serta sejumlah aset AS di kawasan sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai pada April. (*)
Sumber: Anadolu
